Kamu mungkin sudah tahu bahwa memiliki kartu BPJS Kesehatan sangat penting untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: kewajiban untuk membayar iuran tepat waktu. Jika kamu menunggak iuran, akses layanan kesehatan menggunakan kartu kepesertaan bisa terhambat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini agar kamu bisa lebih memahami pentingnya menjaga status kepesertaan.
Status Kepesertaan BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatur kepesertaan dalam dua kelompok: peserta mandiri dan peserta penerima bantuan iuran. Peserta mandiri terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja yang menerima upah, pekerja tanpa upah tetap, hingga individu yang bukan termasuk kategori pekerja. Di sisi lain, peserta penerima bantuan iuran adalah masyarakat yang kurang mampu, di mana iuran mereka ditanggung oleh pemerintah.
Penting untuk diingat bahwa kewajiban membayar iuran secara rutin berlaku bagi seluruh peserta mandiri. Keterlambatan dalam pembayaran tidak hanya akan mengakibatkan status kepesertaan menjadi tidak aktif, tetapi juga berpotensi menambah beban denda saat kamu menggunakan fasilitas rawat inap.
Aturan Denda BPJS Kesehatan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, peserta diwajibkan untuk membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika kamu tidak melakukan pembayaran hingga akhir bulan tersebut, maka status kepesertaan akan dinonaktifkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, kamu harus melunasi tunggakan maksimal 24 bulan terakhir ditambah iuran bulan saat mengajukan pengaktifan. Setelah kepesertaan diaktifkan kembali, kamu memiliki masa tenggang selama 45 hari.
Selama masa tenggang ini, jika kamu menggunakan layanan rawat inap tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan akan mengenakan denda. Denda ini ditetapkan sebesar 5% dari estimasi biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosis dan prosedur awal untuk setiap bulan tunggakan, dengan batas maksimal mencapai Rp30 juta. Namun, aturan denda ini tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau masyarakat tidak mampu yang memiliki surat keterangan resmi dari instansi berwenang.
Cara Cek Denda BPJS Kesehatan
Untuk memudahkanmu dalam memeriksa tagihan iuran dan denda yang mungkin harus dibayar, BPJS Kesehatan menyediakan tiga kanal utama. Berikut ini langkah-langkahnya:
1. Melalui Aplikasi Mobile JKN
– Masuk menggunakan akun terdaftar.
– Cari menu “Info Tagihan” pada halaman utama. Jika tidak terlihat, ketuk ikon “Menu Lainnya” di bagian kanan tengah layar.
– Rincian tagihan dan denda (jika ada) akan ditampilkan secara lengkap.
2. Melalui CHIKA (Chat Assistant JKN) WhatsApp
– Simpan dan hubungi nomor 0811-8165-165.
– Tunggu pesan balasan otomatis dari sistem.
– Pilih menu “Informasi” dari tiga pilihan yang tersedia.
– Ketuk “Cek Status Pembayaran”.
– Masukkan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan.
– Sistem akan menampilkan detail tagihan atau denda yang harus dilunasi.
3. Melalui BPJS Care Center 165
– Hubungi nomor 165.
– Ikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas atau sistem suara otomatis.
– Sampaikan nomor kepesertaan untuk mendapatkan informasi tagihan.
Tarif Iuran BPJS Kesehatan 2026
Kabar baiknya, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran hingga pertengahan 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa anggaran operasional BPJS Kesehatan telah ditambah sebesar Rp20 triliun, sehingga total anggaran meningkat dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun.
Tarif yang berlaku tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Untuk peserta Pekerja Penerima Upah di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta, iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan, yang terdiri dari 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Berikut rincian tarif bagi peserta mandiri dan kelompok lainnya:
– Kelas II: Rp100.000 per bulan.
– Kelas I: Rp150.000 per bulan.
Keluarga tambahan pekerja, seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua, atau mertua, akan dikenakan iuran 1% dari gaji pekerja per orang. Untuk veteran dan perintis kemerdekaan, iuran ditetapkan 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, yang ditanggung oleh pemerintah.
Penting untuk diingat bahwa keterlambatan pembayaran tidak langsung dikenakan denda. Denda baru akan berlaku jika dalam 45 hari setelah pengaktifan kembali status kepesertaan, peserta menggunakan fasilitas rawat inap. Jika tidak ada klaim rawat inap dalam periode tersebut, kamu hanya perlu membayar tunggakan iuran tanpa denda tambahan.
Kesimpulan
Memahami aturan dan kewajiban terkait iuran BPJS Kesehatan adalah
